PT Beringin Petroleum Energy Panongan Tetap Beroperasi Usai Penyegelan, Ini Penjelasan Manajemen

Caption: PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang, disegel dinas pengawasan terkait pemeriksaan administrasi. Manajemen mengaku sedang melengkapi dokumen dan menyoroti nasib pekerja lokal.

Kabupaten Tangerang, Bantenflash.id — PT Beringin Petroleum Energy menjadi sorotan setelah petugas dinas departemen pengawasan melakukan pemeriksaan sekaligus memasang garis penyegelan atau police line di area perusahaan. Di tengah proses tersebut, manajemen mengaku sedang melengkapi dokumen administrasi yang dinilai belum terpenuhi.

Pihak perusahaan menyebut keberlangsungan operasional turut mempertimbangkan nasib para pekerja lokal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perusahaan tersebut.

Kabupaten Tangerang Raih Jamsostek Award 2026, Perluas Perlindungan Pekerja Rentan

12/10/2026

“Kami ini usaha kecil dan punya tanggung jawab terhadap karyawan. Di sini hanya ada enam orang, saya sebagai admin, dan pekerja lainnya juga warga sekitar sini,” kata Bu Dian, admin PT Beringin Petroleum Energy, saat ditemui wartawan di lokasi.

Penyegelan oleh dinas pengawasan umumnya mengindikasikan adanya pembatasan atau penghentian aktivitas operasional di lokasi yang telah dipasangi tanda resmi. Namun, berdasarkan pemantauan di lapangan, aktivitas perusahaan disebut masih berlangsung meski police line telah terpasang.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik terkait kemungkinan adanya izin terbatas atau dispensasi khusus selama proses pemeriksaan berlangsung. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari dinas pengawasan mengenai hal tersebut.

Manajemen PT Beringin Petroleum Energy menegaskan tidak menolak proses pemeriksaan dan mengaku terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna melengkapi persyaratan administrasi.

Sambangi SMPN 5 Pasarkemis, Polsek Pasarkemis Sosialisasi Pencegahan Gangster Jalanan dan Narkoba

12/10/2026

“Betul, saat ini memang ada pemeriksaan, pengawasan, dan penyegelan dari pihak dinas departemen pengawasan,” ujar Bu Dian.

Publik juga menyoroti status penyegelan yang dilakukan aparat pengawasan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah tindakan tersebut murni berkaitan dengan administrasi perizinan atau terdapat dugaan pelanggaran teknis yang berpotensi berdampak pada keselamatan kerja maupun lingkungan.

Jika penyegelan bersifat penghentian operasional penuh, maka perhatian juga mengarah pada perlindungan pekerja dan kepastian kompensasi bagi karyawan yang terdampak.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas departemen pengawasan belum memberikan klarifikasi resmi terkait status hukum penyegelan, jenis pelanggaran yang ditemukan, maupun kemungkinan dispensasi operasional bagi perusahaan.

Selain itu, aparat penegak hukum setempat juga belum menyampaikan apakah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan unsur pidana atau murni persoalan administrasi.

Media masih terus berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari pihak terkait guna mendapatkan penjelasan lengkap mengenai proses pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap PT Beringin Petroleum Energy.
(Nan)