Pemkab Tangerang Evaluasi Pelaksanaan PUG, Dorong Data Gender Lebih Akurat

Caption:Pemkab Tangerang melalui DPPPA menggelar Rapat Pelaporan PUG 2026 bersama 31 OPD dan 4 RSUD untuk memperkuat kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

TANGERANG, Bantenflash.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menggelar Rapat Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2026 di Aula Kantor DPPPA, Jumat (4/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Tangerang mengevaluasi sekaligus memperkuat integrasi kesetaraan gender dalam proses pembangunan daerah.

Puskesmas Cisoka Perluas Layanan Kesehatan Lewat Posyandu ILP

6/10/2026

Rapat pelaporan PUG diikuti para perencana keuangan dan operator dari 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber kompeten, salah satunya Pejabat PUG Provinsi Banten, Novi Dwi Remi Asih, yang menyampaikan materi strategis mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat daerah.

Sekretaris DPPPA Kabupaten Tangerang, Yatemi, mengatakan PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kakanwil HAM Banten Sebut Tangerang Jadi Contoh Kerukunan Umat Beragama

6/10/2026

“Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi,” ujarnya.

Menurut Yatemi, pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab DPPPA, tetapi membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.

PUG dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pembangunan yang adil, setara, inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan maupun laki-laki.

“Oleh karena itu, pelaporan pelaksanaan PUG menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana strategi tersebut telah diintegrasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah,” ungkapnya.

Yatemi mengakui implementasi PUG di Kabupaten Tangerang masih membutuhkan penguatan secara berkelanjutan agar prinsip kesetaraan dan keadilan gender dapat diwujudkan secara optimal.

Penguatan tersebut mencakup aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia hingga ketersediaan data terpilah berdasarkan gender.

“Kami menyadari bahwa pelaksanaan PUG masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, maupun dukungan data terpilah gender,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menyampaikan data dan informasi yang lengkap, akurat, terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah sekaligus memperkuat pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Pemkab Tangerang.

“Saya berharap seluruh OPD dapat memastikan kualitas data yang disampaikan. Dengan data yang baik, kita bisa melahirkan kebijakan dan program yang tepat sasaran serta anggaran yang berkeadilan gender,” tutupnya.

(Nan)