PCMB Jawa Barat 2026 Tuai Polemik, IWO Indonesia Desak Evaluasi Dinas Pendidikan

Caption:Pelaksanaan PCMB Jawa Barat 2026 menuai polemik akibat gangguan sistem dan perubahan skor yang membingungkan. DPP IWO Indonesia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat agar tidak merugikan calon murid.

BEKASI, bantenflash.id – Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun 2026 di Jawa Barat menuai sorotan dari berbagai kalangan. Gangguan teknis, perubahan skor yang mendadak, hingga ketidakjelasan mekanisme pendaftaran memicu keresahan di kalangan orang tua calon murid menjelang proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Situasi tersebut mendapat perhatian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia). Melalui Ade Gentong, organisasi tersebut menilai pelaksanaan PCMB belum mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dan justru menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kabupaten Tangerang Raih Jamsostek Award 2026, Perluas Perlindungan Pekerja Rentan

1 day

“Jika instrumen yang dibuat pemerintah lebih banyak menimbulkan kepanikan daripada memberikan kepastian, maka ada yang salah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Jangan jadikan rakyat sebagai kelinci percobaan dari sebuah sistem yang belum matang,” ujar Ade Gentong.

Menurutnya, polemik yang terjadi menjadi indikator adanya persoalan dalam kesiapan teknis dan proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Padahal, PCMB dirancang sebagai instrumen pemetaan awal yang berperan penting sebelum tahapan SPMB dilaksanakan.

Ade Gentong menilai perubahan sistem yang terjadi selama proses berlangsung telah membuat banyak orang tua kebingungan dalam menentukan langkah pendidikan anak-anak mereka.

Sambangi SMPN 5 Pasarkemis, Polsek Pasarkemis Sosialisasi Pencegahan Gangster Jalanan dan Narkoba

1 day

Ia juga menyoroti kondisi yang membuat Gubernur Jawa Barat turun langsung melakukan inspeksi ke kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melihat perkembangan penanganan persoalan tersebut.

Melihat situasi yang berkembang, DPP IWO Indonesia meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem PCMB.

“Jangan sampai masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem yang berubah-ubah, sementara pihak pengambil kebijakan berlindung di balik alasan teknis. Jika memang tidak mampu mengelola, lebih baik mundur atau segera dicopot,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui adanya kendala teknis pada aplikasi PCMB dan memutuskan memperpanjang masa pengisian data hingga 11 Juni 2026 sebagai upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang terdampak.

Namun demikian, DPP IWO Indonesia menilai langkah tersebut merupakan respons setelah persoalan terjadi dan bukan bentuk antisipasi yang matang sejak awal pelaksanaan program.

“Pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dipertaruhkan oleh sistem yang belum siap. Orang tua sudah terbebani memikirkan masa depan anaknya, jangan ditambah dengan kebijakan yang membingungkan. Negara harus hadir memberikan kepastian, bukan justru menciptakan kepanikan massal,” katanya.

DPP IWO Indonesia menegaskan akan terus mengawal perkembangan pelaksanaan PCMB Jawa Barat 2026 serta mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar proses penerimaan peserta didik dapat berjalan lebih transparan, terukur, dan tidak merugikan calon murid maupun orang tua.
(Nan)