Bupati Tangerang Dorong Penguatan Regulasi Industri dan CSR Saat Komisi VII DPR RI Berkunjung

Caption:Komisi VII DPR RI mengunjungi Kawasan Industri Cikupa Mas. Bupati Tangerang membahas regulasi industri, CSR, keamanan, dan aktivitas usaha.

TANGERANG, Bantenflash.id — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut membahas kondisi kawasan industri, aspirasi pelaku usaha, penguatan regulasi, hingga optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, kunjungan Komisi VII DPR RI menjadi momentum untuk melihat dan mendengarkan secara langsung berbagai kondisi serta aspirasi pelaku usaha dan pemerintah daerah terkait aktivitas kawasan industri.

Puskesmas Cisoka Perluas Layanan Kesehatan Lewat Posyandu ILP

6/10/2026

“Komisi VII ingin mendengarkan langsung terkait dengan keberadaan aktivitas kawasan industri yang ada di Kawasan Industri Cikupa Mas. Yang kedua, dalam rangka menampung usulan-usulan dari pengusaha maupun dari pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi untuk membuat regulasi terkait dengan industri, supaya memberikan kenyamanan,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut diharapkan menghasilkan berbagai masukan untuk penyempurnaan RUU tentang Kawasan Industri.

Selain itu, kunjungan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan kawasan industri yang produktif, aman, dan berkelanjutan.

Kakanwil HAM Banten Sebut Tangerang Jadi Contoh Kerukunan Umat Beragama

6/10/2026

Bupati Maesyal juga menyoroti pentingnya optimalisasi program CSR perusahaan agar lebih produktif dan tepat sasaran.

“Selain regulasi kawasan industri, salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan adalah optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR),” imbuhnya.

Menurut Bupati, program CSR perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri. Koordinasi serta pelaporan kepada pemerintah daerah dinilai penting agar berbagai program yang dijalankan perusahaan dapat terdata dan memberikan manfaat lebih besar.

“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” jelasnya.

Pemkab Tangerang, lanjutnya, dapat mendorong penguatan forum CSR sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan koordinasi tersebut, berbagai program CSR dapat tercatat, terarah, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

“Yang penting koordinasi. Mereka harus berbicara dengan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Selain persoalan regulasi dan CSR, aspek keamanan dan kondusivitas kawasan industri turut menjadi perhatian.

Bupati Maesyal menegaskan hingga saat ini tidak ada laporan terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas.

“Sampai sekarang khusus di sini tidak pernah ada laporan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar,” tandasnya.

Pemkab Tangerang akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga keamanan serta kenyamanan aktivitas industri.

Usai melakukan dialog dan menyerap masukan dari pelaku usaha, Bupati Tangerang bersama jajaran Komisi VII DPR RI melanjutkan kunjungan dengan meninjau salah satu pabrik di Kawasan Industri Cikupa Mas.

Rombongan melihat secara langsung aktivitas produksi pabrik yang bergerak di bidang pembuatan busa atau foam yang digunakan sebagai bahan berbagai produk, seperti kasur, sofa, dan kebutuhan furnitur lainnya.

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat proses produksi sekaligus kondisi lingkungan kerja di lapangan.

Kegiatan ini juga memberikan gambaran langsung kepada Komisi VII DPR RI mengenai aktivitas dan dinamika industri di Kabupaten Tangerang sebagai salah satu kawasan industri penting di Provinsi Banten.
(Nan)